dutapers.com, BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2027.
Kegiatan ini dibuka langsung Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H, dan diikuti Bappeda se- Provinsi dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutamnya, Guberbur Al Haris menyebutkan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi masih memiliki komitmen yang kuat untuk terus melaksanakan pembangunan. Berbagai program prioritas juga tetap dijalankan guna memberi stimulus nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi masih memiliki komitmen yang kuat untuk terus melaksanakan pembangunan. Berbagai program prioritas juga tetap dijalankan guna memberi stimulus nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2027.
Menurut Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., selama 2 (dua) tahun terakhir, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Program Prioritas Presiden RI untuk Provinsi Jambi mengalami peningkatan, yaitu Rp 1,46 Trilyun di tahun 2025 dan Rp 1,5 Trilyun di tahun 2026. Alokasi anggaran itu di antaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas berupa jalan strategis dan Bandar Udara (Bandara) Muara Bungo, infrastruktur ketahanan pangan berupa irigasi dan pengolahan lahan, infrastruktur kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Program Tiga Juta Rumah.
Musrenbang RKPD yang berlangsung secara hybrid di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, berlangsung pada Hari Rabu, 15 April 2026. Forum perencanaan pembangunan tahunan tingkat Provinsi Jambi ini, dihadiri oleh sejumlah narasumber antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto, S.Hum., M.A., Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, S.P., M.S., Ph.D, dan Direktur Perencanaan Makro Investasi Aditia Prasta, S.T.,, M.M. Juga turut hadir Para Kepala Daerah Se-Provinsi Jambi, termasuk Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn. Tampak hadir mendampingi Bupati Bungo antara lain Kepala Bappeda Kabupaten Bungo Redawati, S.P., M.E., Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Tonny Apriansyah, S.E., M.E., Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Dewi Rejeki, S.Pt., M.M., dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yusron, S.H., M.Si.
Dalam kapasitas sebagai Narasumber Utama (Keynote Speech), Wamendagri Dr. Bima Arya Sugiarto, S.Hum., M.A. menekankan tentang pentingnya Pengelolaan Negara secara Handal, Terampil, dan Cerdas. Melalui materinya yang berjudul Statecraft: The Skillfull Management of State Affairs, Bima Arya Sugiarto menguraikan tentang 4 (empat) Kunci Sukses Pembangunan, yang meliputi Visi Nasional yang Konsisten dan Lintas Generasi, Kemandirian, Kepemimpinan yang Efektif, serta Kolaborasi dan Inovasi. Tidak lupa pula, Bima Arya Sugiarto mengingatkan para Kepala Daerah tentang bahaya korupsi. Bahkan menurutnya, sejak tahun 2005 terdapat 504 kasus korupsi yang menjerat Kepala Daerah di Indonesia, dengan rincian: Gubernur 39 kasus, Wakil Gubernur 7 kasus, Bupati 284 kasus, Wakil Bupati 66 kasus, Walikota 78 kasus, Wakil Walikota 25 kasus, Pj. Bupati 4 kasus, dan Pj. Walikota 1 kasus.
Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027 yang bertema Akselerasi Produktivitas, Investasi, dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing ini, berlangsung setengah hari dan diselingi dengan penandatanganan Berita Acara Musrenbang sebagai simbol komitmen bersama antara Pemprov Jambi, Pemkab/Pemkot, serta pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. (tim)
