dutapers.com, BUNGO – Suasana haru menyelimuti ruang rapat DPRD Kabupaten Bungo saat ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu mengadukan nasib mereka. Di hadapan para wakil rakyat, para pejuang kesehatan ini menumpahkan keluh kesah terkait hak-hak mereka yang terabaikan selama berbulan-bulan.
Didampingi Ormas GEMPUR, akhirnya ratusan P3K Nakes PW hearing dengan dewan dan pihak Pemkab Bungo, Senin (27/04/2026). Dipimping Ketua DPRD Bungo, Muhammad Adani didampingi Waka II Darwandi, Komisi I dan Komisi III dan anggota dewan lainnya.
Dalam pertemuan itu, pernyataan memilukan terungkap ketika seorang nakes menceritakan pengalamannya yang terpaksa menunda tindakan medis darurat.
”Kami harus operasi usus buntu ke rumah sakit, namun saat diperiksa BPJS kami tidak aktif. Akhirnya berobat ditunda, operasi pun ditunda dulu karena tidak ada biaya,” ungkap salah satu perwakilan nakes dengan nada bergetar.
Mendengar kesaksian pilu tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bungo tak kuasa menahan tangis di tengah rapat berlangsung. Bagi Adani, kondisi nakes yang harus menunda operasi karena BPJS mati adalah potret kegagalan birokrasi yang sangat fatal.
”Sangat tidak manusiawi hak mereka tertunda, ini sangat menyentuh hati, jangan sampai terjadi lagi,” tegasnya sembari menyeka air mata.
Diakhiri dengan kepastian gaji yang tertunda dibayar 15 Mei 2026 mendatang selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2026 harus dibayar sekaligus.
Waka II DPRD Kabupaten Bungo, Darwandi menegaskan pihak terkait menyepakati seluruh gaji P3K yang tertunda akan diselesaikan.
“Sudah disepakati, keterlambatan 4 bulan gaji dibayar sekaligus, paling lambat 20 Mei mendatang,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Kepala BPKAD Kabupaten Bungo, Rahmat mengatakan keterlambatan pembayaran gaji bukan karena kekurangan anggaran (defisit, red) melainkan kendala administratif, termasuk kesalahan penginputan dan belum masuknya data ke BPKAD. (tim)
