dutapers.com, BUNGO — Wacana pembentukan Kota Bungo Raya serta pemekaran Provinsi Jambi Barat jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Pesatnya pertumbuhan ekonomi, laju pembangunan infrastruktur, serta posisi strategis Kabupaten Bungo sebagai pusat ekonomi di bagian barat Provinsi Jambi dinilai menjadikan wilayah ini sudah sangat layak untuk naik status.
Gagasan pemekaran ini tidak hanya datang dari ruang-ruang diskusi tokoh masyarakat, tetapi juga menyerap aspirasi luas hingga ke tingkat akar rumput. Kota Muaro Bungo diusulkan untuk berdiri mandiri sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) berstatus kota, terpisah dari induk Kabupaten Bungo. Berdasarkan data, kota Muara Bungo telah resmi masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai salah satu wilayah yang diproses untuk dibahas lebih lanjut.
Tidak hanya sebatas pembentukan kota otonom, posisi Bungo yang berada di jalur perlintasan Lintas Sumatera juga menempatkannya sebagai calon kuat ibu kota jika wacana pemekaran Provinsi Jambi Barat kelak terealisasi. Provinsi baru ini digadang-gadang akan menghimpun sejumlah kabupaten di bagian barat Jambi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan efisiensi pelayanan publik.
Menanggapi fenomena ini, Akademisi sekaligus Pakar Ekonomi dari Universitas Muara Bungo (UMB), Dr. Muhammad Asman, S.E., M.M., menilai bahwa dari kacamata ekonomi pembangunan, Kabupaten Bungo memang memiliki basis akselerasi yang kuat untuk bertransformasi menjadi kota otonom.
”Secara struktur ekonomi, Muaro Bungo sudah bergeser dari basis agraris murni menuju pusat perdagangan, jasa, dan perhotelan di bagian barat Jambi. Kita memiliki peluang besar di sektor jasa untuk membangun ekosistem perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah. Dari segi potensi ekonomi, Bungo sangat bagus,” tegas Dr. Muhammad Asman.
Mengenai alasan klasik yang kerap menahan laju pemekaran, yakni keterbatasan kapasitas fiskal. Dr. Muhammad Asman menilai hal tersebut seharusnya tidak lagi menjadi batu penghalang utama jika ada komitmen politis dan perencanaan yang tepat.
”Kapasitas fiskal itu bisa terus dioptimalkan, terlebih jika didukung oleh kebijakan pemerintah pusat yang berkeadilan. Pemekaran ini justru menjadi kunci untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat, mengingat jarak geografis dari kecamatan dan desa ke pusat pelayanan Pemkab saat ini masih cukup jauh,” lanjutnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan wacana ini sangat bergantung pada kesiapan internal daerah serta strategi diplomasi politik di tingkat nasional. Menurutnya, kelemahan lobi dan minimnya data komprehensif sering kali menjadi batu sandungan utama.
”Realisasi pemekaran ini membutuhkan rencana teknis yang terukur serta lobi politik yang intensif bersama para legislator di pusat. Lobi tanpa data yang komprehensif serta masih kurangnya semangat kedaerahan yang menyatu menjadi tantangan besar di internal Kabupaten Bungo saat ini. Berhasil atau tidaknya Kabupaten Bungo dimekarkan, pada akhirnya kembali pada kemampuan Pemerintah Kabupaten Bungo dan seluruh unsur terkait dalam membangun lobi serta meyakinkan pemerintah pusat bahwa Bungo sudah sangat siap dan mandiri,” pungkasnya. (tim)
