dutapers.com, BUNGO – Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bungo Tahun Anggaran 2025, pada Kamis (30/04/2026) diwarnai ketegangan. Bukan karena perdebatan substansi laporan, melainkan karena minimnya kehadiran para pejabat eksekutif yang menjadi sorotan tajam pimpinan dewan.
Pantauan di ruang rapat paripurna, kursi yang dikhususkan bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat tampak banyak yang kosong. Ketidakhadiran para pemangku kebijakan ini dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menghargai fungsi pengawasan legislatif.
Dari 28 OPD yang diundang secara resmi, hanya 9 kepala dinas/instansi yang hadir secara fisik.
Kondisi lebih memprihatinkan terlihat dari barisan Camat. Dari 17 Camat di Kabupaten Bungo, tercatat hanya 4 orang yang menampakkan diri.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari unsur Pimpinan DPRD Bungo. Dalam interupsinya, pimpinan sidang menyatakan kegeramannya dan menganggap fenomena ini sebagai preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah.
”Ini adalah agenda penting terkait rekomendasi LKPj Bupati, yang artinya menyangkut evaluasi kinerja mereka sendiri. Bagaimana instruksi Bupati dijalankan jika koordinasinya saja seperti ini? Kami sangat menyayangkan rendahnya kedisiplinan para Kepala OPD dan Camat,” ujar Darwandi, Waka II DPRD Bungo dengan nada tinggi.
Senada juga disampaikan Ketua DPRD Bungo, Muhammad Adani menegaskan bahwa kehadiran pejabat dalam paripurna bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif terhadap penggunaan anggaran daerah. Minimnya kehadiran ini dikhawatirkan akan menghambat penyampaian poin-poin rekomendasi penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi. (tim)
